Jakarta – Pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi studi kelayakan pembangunan bandara Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani HR, terus menuai kritikan. Kali ini giliran dasar hukum pemberian grasi itu yang dipertanyakan.

“Kalau berdasarkan UU grasi yang lama, yakni UU No 20/2002, permohonan grasi hanya bisa diajukan oleh terpidana. Bila menyangkut hukuman mati grasi bisa diajukan oleh keluarga terpidana. Tapi dalam hal Syaukani ini yang mengajukan menteri (Menkum HAM),” kata Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Asril, kepada detikcom, Jumat (20/8/2010).

Selain itu, dalam ketentuan UU tersebut, grasi hanya bisa diajukan kembali oleh terpidana setelah 2 tahun sejak permohonan grasinya ditolak Presiden. Namun, baru 2 tahun menjalani hukuman, mantan Bupati Kutai Kartanegara itu sudah mengajukan grasi yang ketiga. Jadi periode waktunya sangat pendek.

“Kalau grasi itu yang mengajukan Syaukani, maka boleh dikatakan tidak memenuhi syarat karena permohonan yang ketiga belum 2 tahun dari yang sebelumnya,” terang Asril.

Menurut Asril, ia mendengar informasi bahwa grasi itu diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kepada presiden dengan alasan kondisi kesehatan Syaukani yang buruk. Kalau benar demikian, maka ketentuan seorang menteri mengajukan grasi itu hanya ada di perubahan UU No 20/2010.

“Sedangkan UU yang baru itu belum ada nomornya,” cetus Asril.

Asril juga menyorot ketentuan permohonan grasi oleh menteri atas seorang terpidana yang ada di revisi UU No 20/2002 ini. Menurutnya, tidak logis seorang presiden memberikan ampunan terhadap terpidana berdasarkan permintaan menteri.

Terkait dengan grasi Syaukani, Asril melihat adanya kepentingan tertentu, mengapa grasi itu diajukan begitu cepat sejak revisi UU Grasi disahkan DPR.

“Permohonan yang diajukan sama menteri itu, kok, terlalu aneh, karena waktunya mepet dengan disahkanya perubahan UU itu. Atau jangan-jangan UU tersebut dibuat khusus untuk Syaukani?” tandasya.

(irw/irw)