By tya on 10Desember 2010

Jakarta–Setelah geger WikiLeaks yang menampilkan bocoran rahasia sejumlah dokumen pemerintah AS, Indonesia tak mau kalah. Kini, muncul Indoleaks yang menampilkan sejumlah dokumen rahasia yang terkait Indonesia.

Mesin penghitung yang menunjukkan jumlah pengunduh dokumen di Indoleaks terus bergerak. Cepat. Angkat terus berubah. Dalam satu menit saja, Jumat (10/12) tadi malam, angka jumlah pengunduh berubah dari 84.850 pengunduh menjadi 84.943.

Pada hari pertama, kemarin, sejumlah dokumen diunggah yaitu hasil investigasi kasus Munir, transkrip diskusi Soeharto-Richard Nixon dan Henry Kissinger. Kemudian hasil penelitian soal lumpur Lapindo dari peneliti asing yang kesimpulannya bukan kasus itu bukan bencana alam.

Ada juga dokumen kerja sama Pemerintah RI dengan Microsoft. Dalam beranda situs dengan alamat indoleaks.org, pengelola menjanjikan sejumlah dokumen penting. Misalnya, hasil visum korban G30S, yang disebut sebagai dokumen yang akan membuka cakrawala baru pemahaman kita. “Bahwa tidak ada penyiksaan seperti digemborkan militer melalui media-media pemerintah saat itu,” demikian situs tersebut.

Lalu segera diunggah, dokumen Century-Gate. Indoleaks menyatakan laman itu muncul sebagai jawaban atas kebuntuan informasi. Terutama informasi yang berpeluang menjadi bumerang bagi penguasa, politisi dan kaum jahat lainnya di Indonesia.

Mereka berusaha memilah dan memilih dokumen yang seharusnya diketahui publik. Janjinya, ada ratusan koleksi dokumen! Masih mengutip dari beranda situs itu, pengelola berpendapat bahwa diamnya orang tertindas, lebih hina dari penindas itu sendiri. Indoleaks juga membuka masyarakat berbagi, mengirim dokumen-dokumen rahasia yang perlu diketahui publik melalui email indoleaks@gmail.com.

Dokumen yang terbaru diunggah adalah hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM, Munir SH. Munir tewas dalam perjalanan udara ke Belanda untuk menimba ilmu. TPF yang dibentuk oleh Presiden SBY itu beranggotakan antara lain Marsudi Hanafi, Usmad Hamid, Munarman, Bambang Widjojanto, Rachland Nasidik, Hendardi dan dr Mun’im Idris. Dalam ringkasan laporan akhir TPF, disebut pembunuhan Munir disebabkan permufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Permufakatan itu melihatkan pihak yang berperan sebagai aktor lapangan; aktor yang mempermudah atau turut serta; aktor perencana dan pengambil keputusan. Dalam kasus itu, ditemukan hubungan telepon berkali-kali antara pilot Pollycarpus Budihari Priyanto dengan petinggi BIN, Muchdi PR. Pembunuhan itu, menurut TPF, terkait aktivitas Munir dalam perlindungan HAM dan demokrasi, termasuk kritik-kritiknya terhadap peran badan intelijen.

TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk meneruskan komitmen mengungkap kasus itu secara tuntas. Juga meminta Presiden memerintahkan Kapolri menyidik secara mendalam peran Dirut Garuda Indra Setiawan, pegawai Garuda Ramelgia Anwar, Hendropriyono dan Muchdi PR dari BIN serta Bambang Irawan. Dokumen lainnya adalah soal lumpur Lapindo. Sumbernya adalah hasil penelitian seorang konsultan minyak asal Amerika Serikat, Simon Wilson. Lumpur Lapindo yang hingga kini menggenangi sebagian wilayah Sidoarjo, bukanlah bencana alam. Menurut Wilson, banjir lumpur itu terjadi sekitar 2 Juni 2006. Kejadian itu, boleh jadi disebabkan karena alat bor yang dicabut dari sumur bor oleh operator pengeboran, PT Lapindo Brantas. Dalam laporan itu, Wilson menilai tindakan PT Lapindo Brantas itu tidak kompeten dan telah melanggar panduan pengeboran minyak yang baik (good oilfield practices). Pendapat Wilson ini semakin menguatkan bahwa insiden itu bukanlah bencana alam. Jika peristiwa itu benar-benar kecelakaan, perusahaan milik Grup Bakrie itu yang saat itu melakukan pengeboran harus bertanggung jawab. Sebelumnya, tim ilmuwan Inggris yang dipimpin Profesor Richard Davies dari Universitas Durham, menyatakan para pengebor gas bersalah atas timbulnya masalah lumpur Lapindo.

PT Lapindo Brantas sendiri telah membantah sebagai pemicu musibah itu dengan kegiatan pengeboran gas yang dilakukannya. Menurut PT Lapindo, lumpur itu diakibatkan oleh gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelumnya. Bantahan PT Lapindo Brantas ini mendapat dukungan dari Senayan. Tim pengawas lumpur Lapindo DPR menyimpulkan semburan lumpur disebabkan faktor alam sehingga sulit ditanggulangi.Keputusan itu kontan saja mengundang kontroversi.

Unggahan lainnya adalah dokumen yang sempat menghebohkan dunia telematika Indonesia beberapa tahun lalu yakni perjanjian rahasia antara pemerintah RI dengan Microsoft. Isi perjanjian ini cukup mencengangkan, di antaranya Pemerintah RI akan membeli 35.496 salinan Microsoft Windows dan 177480 salinan Microsoft Office. Perjanjian ini dinilai melanggar Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. dtc/sif

source:http://www.lintasberita.com/go/1526365